Serumpun Sebalai di Kota Timah

Serumpun Sebalai adalah suatu bentuk etika kehidupan keseharian masyarakat Bangka Belitung yang rukun damai dan dalam hubungan kekeluargaan, walaupun terdiri dari bermacam-macam etnis dan agama. Meskipun masyarakat Bangka Belitung merupakan masyarakat yang Dak Kawa Nyusah (tidak mau bersusah payah), hal tersebut bukanlah sebagai ungkapan yang menunjukkan masyarakatnya itu adalah orang yang pemalas dan tidak mau bekerja keras, namun bermakna: dalam setiap keberhasilan memerlukan kerja keras.

Parai Beach Resort, Sungailiat - Bangka.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu: Pulau Bangka dan Pulau Belitung –Belitong serta pulau-pulau kecil lainnya, seperti: Pulau Lepar; Pulau Pongok; Pulau Mendanau; dan Pulau Selat Nasik. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Kota Pangkal Pinang, merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung –berada di Pulau Bangka, sebelumnya merupakan ibukota Kabupaten Bangka, pada tahun 1971 ibukota Kabupaten Bangka pindah ke Sungailiat. Posisi geografis provinsi ini adalah antara: 1º50' hingga 3º10' Lintang Selatan dan 105º hingga 108º Bujur Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai batas wilayah: sebelah Utara dengan Laut Natuna –juga terdapat Laut Cina Selatan; sebelah Timur dengan Selat Karimata –memisahkan Pulau Belitung dengan Pulau Kalimantan; sebelah Selatan dengan Laut Jawa; dan sebelah Barat dengan Selat Bangka –memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sedangkan Selat Gaspar, memisahkan Pulau Bangka dengan Pulau Belitung. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbagi atas satu kota dan enam kabupaten. Kota/Kabupaten tersebut, adalah: Kota Pangkal Pinang –merupakan ibukota provinsi; Kabupaten Bangka –ber-ibukota di Sungailiat, pada tahun 2003, dimekarkan menjadi 4 kabupaten, yakni: Kabupaten Bangka Barat –ber-ibukota di Muntok/Mentok; Kabupaten Bangka Tengah –ber-ibukota di Koba; dan Kabupaten Bangka Selatan –ber-ibukota di Toboali. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka juga dikenal sebagai Kabupaten Bangka Induk; Kabupaten Belitung –ber-ibukota di Tanjung Pandan, pada tahun 2003, dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni: Kabupaten Belitung Timur –ber-ibukota di Manggar.

Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Nomor 1 Air Itam - Pangkal Pinang

Bangka dan Vangka

Kata Bangka berasal dari vangka atau wangka yang berarti Timah, karena wilayah ini memang kaya barang tambang timah. Setelah timah ditemukan di sini abad ke-17, membuat Bangka mendapatkan kekayaan dan terkenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia. Penambangan timah sendiri berkembang pesat di Bangka sejak 1858, diketemukan dan dikelola sejak tahun 1710 oleh Mary Schommers dalam Bangka Tin.

Kehadiran bangsa Cina secara besar-besaran di Kepulauan Bangka Belitung berawal dari penambangan timah pada awal abad ke-18. Mary F Somers Heidhues dalam Bangka Tin and Mentok Pepper memaparkan, ribuan pekerja asal Cina datang secara masal sebagai kuli kontrak di penambangan timah di Bangka dan Belitung tahun 1710. Kuli kontrak itu umumnya berasal dari daerah Utara Kwantung dan Selatan Fukien, Cina, dan biasa disebut Hakka. Kadang, mereka dipanggil Xinke atau orang Khek. Selain itu, ada kaum Hokkian yang datang atas kemauan sendiri untuk berdagang. Kelompok lain yang datang adalah kelompok Hainan, Kanton, dan kelompok Techiu. Setiap kelompok, memiliki bahasa sendiri-sendiri.

Peta Pulau Bangka

Serumpun Sebalai

Serumpun, menunjukkan bahwa kekayaan alam dan plularisme masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetap merupakan keluarga besar komunitas (serumpun) yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan: kesejahteraan; kemakmuran; keadilan; dan perdamaian. Sebalai, menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perjuangan tersebut, masyarakat Provinsi Bangka Belitung: berkumpul, bermusyawarah, mufakat, bekerja sama dan bersyukur bersama-sama dalam semangat kekeluargaan (sebalai). Serumpun Sebalai mencerminkan sebuah eksistensi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kesadaran dan cita-citanya untuk tetap menjadi keluarga besar yang dalam perjuangan dan proses kehidupannya senantiasa mengutamakan dialog secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta bekerja sama dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Serumpun Sebalai, merupakan semboyan penegakkan demokrasi melalui musyawarah dan mufakat.

Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Depati Bahrin dan Depati Amir

Pulau Bangka sangat erat kaitannya dengan barang tambang berupa timah. Hal inilah yang menyebabkan pihak kolonial Inggris –dan kemudian Belanda, berusaha untuk dapat menguasai pulau ini. Kekuasaan Belanda mendapat perlawanan dari Depati Barin dan puteranya Depati Amir yang dikenal sebagai perang Depati Amir (1849-1851). Sebetulnya sejak kedatangan Inggris di Pulau Bangka pada tahun 1812 telah terjadi beberapa perlawanan rakyat Bangka seperti perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Raden Kling bersama puteranya Raden Ali di distrik Toboali –termasuk Kepoh, perlawanan rakyat dipimpin Depati Bahrin di Jeruk, perlawanan rakyat dipimpin Demang Singayudha di Kotaberingin dan perlawanan rakyat dipimpin oleh Batin Tikal di Gudang.

Perlawanan besar dan terorganisir dengan baik dipimpin oleh Depati Bahrin (tahun 1820-1828). Depati Bahrin merupakan putera dari Depati Karim –Depati Anggur, dari distrik Jeruk. Untuk mengatasi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Depati Bahrin, Pemerintah Hindia Belanda harus mendatangkan kesatuan Kavaleri dari legiun Perang Wedono dan kesatuan infanteri di bawah pimpinan Kapten Du Perron, kemudian Belanda terpaksa harus melakukan berbagai perundingan dengan Depati Bahrin dan memberikan beberapa kompensasi untuk berkonsentrasi menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa pada tahun 1825-1830. Tawaran perundingan damai kemudian diterima Depati Bahrin. Depati Bahrin wafat pada tahun 1848 dan dimakamkan di kawasan Mendara –dalam versi lain, dimakamkan di Lubuk Bunter; Desa Kimak; Kecamatan Merawang. Depati Bahrin merupakan salah satu dari Panglima Tujuh yang menguasai Pulau Bangka dengan gelar Akek Pok –Panglima Tujuh, terdiri dari: Akek Sak; Akek Pok; Akek Kuah; Akek Mis; Akek Adung; Akek Ning; dan Akek Ijah.

Depati Amir adalah putera sulung Depati Bahrin, sedangkan Hamzah adalah adik atau saudara kandung Amir. Sebagai putera sulung, Amir menjadi Depati diangkat oleh Belanda karena ketakutan Belanda akan pengaruhnya yang besar di hati rakyat Bangka. Jabatan Depati yang diberikan Belanda kepada Amir atas daerah Mendara dan Mentadai kemudian ditolaknya, akan tetapi gelar Depati tersebut kemudian tetap melekat pada diri Amir dan kemudian kepada Hamzah karena kecintaan rakyat kepada keduanya, disamping kehendak kuat rakyat Bangka yang membutuhkan pigur pemimpin. Sejak perlawanan rakyat Bangka dipimpin oleh Depati Bahrin (Tahun 1820-1828), Amir dan Hamzah sebagai putera Bahrin, sudah menjadi panglima Perang dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik, yaitu sifat yang tegas, berani, cerdas dan cakap. Amir dan Hamzah membangun markas besarnya di daerah Tampui dan Belah serta di kaki Gunung Maras, namun secara pasti, pasukan terus berpindah dan bergerak diseluruh pelosok belantara Pulau Bangka. Dalam Pertempuran strategi yang digunakan adalah perang gerilya, dalam peperangan digunakannya peralatan tradisional yang disebut Pidung dan Sumpitan sebagai senjata. Dalam kondisi kurus, lemah dan sakit, Amir dan Hamzah berhasil ditangkap pada tanggal 7 januari 1851 lalu dibawa ke markas militer Belanda di Bakam, kemudian di bawa ke Belinyu pada tanggal 16 Januari 1851, selanjutnya di bawa ke Muntok/Mentok. Pada tanggal 28 Pebruari 1851, berangkatlah Amir dan Hamzah kepengasingan di Desa Airmata Kupang Pulau Timor - NTT.

Pantai Parai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Parai Beach, Bangka Island.

Parai Beach Resort

Parai Beach Resort, Sungailiat - Bangka.

Pantai Parai Tenggiri terletak di daerah Matras Sungailiat, sekitar 40 km dari Bandara Depati Amir atau Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkalpinang. Atau tepatnya di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Komplek wisata ini dilatarbelakangi taburan formasi batu karang dan dilengkapi fasilitas wisata dengan klasifikasi hotel berbintang 4 dan berbagai sarana hiburan. Parai Tenggiri merupakan pantai paling populer dan eksklusif di Bangka Belitung. Sejak dulu –ketika masih disebut Hakok, pantai ini merupakan kawasan yang paling digemari untuk dikunjungi oleh masyarakat setempat. Bebatuan yang banyak terdapat di pantai ini, bagaikan sebuah dekorasi alam yang sangat indah. Pantainya cukup landai dan memiliki ombak yang lembut. Di pantai ini fasilitas yang tersedia antara lain hotel, outbound, restoran di atas pulau karang Rock Island, serta permainan olahraga air. Pantai Parai adalah tempat yang ideal berwisata dalam suasana santai yang menyuguhkan panorama pantai desa nelayan, berenang dan bermain air di sepanjang bibir pantai dengan pasir berwarna putih dan air laut yang hijau.

Pantai Parai, Pulau Bangka.

Pantai Parai, Sungailiat - Pangkal Pinang.

Parai Beach

Di Pantai Parai Tenggiri kita dapat melihat batu-batu granit yang besar beragam bentuk unik yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. Konon, batuan granit tersebut merupakan sisa-sisa letupan Gunung Krakatau purba yang meletus ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Bebatuan karang inilah yang membuat pemandangan di pantai ini menjadi lebih istimewa dan kerap kali mengundang decak kagum para pengunjung. Dari atas batu-batu karang, pengunjung dapat duduk santai untuk menikmati keindahan Laut Cina Selatan yang teduh dan berombak kecil. Pada malam hari, pengunjung dapat dengan leluasa menikmati suasana malam di pinggir pantai yang diwarnai cahaya dari kapal-kapal yang tengah berlayar sambil tidak lupa menikmati ubi goreng keju, pisang goreng keju, kolak labu merah, ataupun minuman hangat yang bisa dibeli di restoran terdekat. Saat ini, kawasan Pantai Parai Tenggiri ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau dengan sebutan Parai Green Resort dengan kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari pantai, seperti plastik, serta menanam banyak pohon di lokasi wisata ini.

Pantai Parai

Lanskap Pantai Parai

Parai Beach at Bangka Island

Sementara itu, Pantai Matras amat indah dan landai. Pantai ini terletak di Desa Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, disebelah Timur Laut Pulau Bangka dan berjarak sekitar 40 km dari Pangkal Pinang atau 7 km dari Kota Sungailiat. Keistimewaan pantai ini adalah pada pasir putihnya yang halus, nyiur yang melambai-lambai sepanjang 3 km dan aliran sungai alami. Keistimewaan lain, lokasinya yang nyaman dan tenang akan memberikan keleluasaan bagi kita untuk menyantap makanan sambil bersandar di bebatuan alam dan menikmati keindahan suasana pantai. Di kawasan Pantai Matras juga telah dibangun banyak tempat peristirahatan berupa bungalow sederhana yang nyaman. Hamparan pasir pantai ini menyatu dengan bebatuan indah di sekitarnya seperti mutiara yang terbentang di depan mata. Deburan ombak pantai yang tenang bertemu pasir putih yang lembut sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan. Pantai Matras terdiri dari pasir putih yang halus dengan panjang sekitar 3 km, dengan lebar 20 sampai 30 meter, pantai yang dilatar-belakangi oleh pepohonan kelapa ini menampilkan pula laut yang bening dan pemandangan indah serta aliran sungai yang alami sehingga acapkali disebut sebagai Pantai Surga. Adanya aliran sungai yang mengalir ke laut dan danau kecil yang berisi air tawar di dekat bibir pantai. Airnya bening dan dangkal, sehingga biasa digunakan pengunjung untuk berbilas sehabis mandi air laut. Di salah satu sudut Pantai Matras, ada sebuah bukit granit kecil dengan pepohonan besar yang di bawahnya terdapat kuburan cina yang cukup tua.

Lanskap Pantai Parai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Saat mengunjungi Pantai Matras dan Parai Tenggiri, kita bisa mampir untuk membeli oleh-oleh khas Kota Sungailiat. Tak sulit menemukan kios-kios yang menjual oleh-oleh di Sungailiat, seperti kerupuk aneka rasa yang terbuat dari cumi, ikan tenggiri, udang, siput gong-gong, kemplang panggang, keretek ikan, belacan dan lain-lain.

Vihara Dewi Kuan Yin, Sungailiat - Bangka.

Vihara Dewi Kuan Yin di Sungailiat

Vihara Dewi Kuan Yin terletak di Desa Jelitik; Kecamatan Sungailiat; Kabupaten Bangka, berjarak kurang lebih sekitar 10 km dari Kota Sungailiat. Meskipun merupakan tempat ibadah umat Budha, tempat ini lebih sering dijadikan sebagai tempat sembahyang umat Kong Hu Cu –Kong Fu Chu bagi keturunan Tionghoa di Bangka. Dimasa lalu, masyarakat keturunan Tionghoa di Bangka didatangkan oleh Belanda untuk dijadikan pekerja tambang timah pada akhir abad ke-19.

Memasuki gedung ini langsung terasa suasana religiusnya dengan berbagai sarana peribadatan umat Budha dan Kong Hu Cu, tetapi suasana akan berubah menjadi suasana wisata ketika berada di sekitar vihara. Di area tersebut terdapat banyak sekali lokasi wisata yang dimaksudkan untuk mendukung kenyamanan beribadah umat Budha dan Kong Hu Cu atau pengunjung yang hanya ingin menikmati suasana di vihara. Keistimewaan vihara ini, adalah bentuknya yang menyerupai sebuah kapal yang siap berlayar. Keistimewaan lainnya adalah tempatnya yang berada di kaki bukit dan tepi aliran sungai. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, air di aliran sungai tersebut dapat menyembuhkan penyakit, membuat awet muda, dan dapat mengabulkan segala permintaan yang diinginkan pengunjung. Sehingga, pengunjung tidak hanya bisa beribadah, merasakan suasana religius di dalam vihara dan mandi, tetapi juga bisa minum air sumur alami, yang bersih, jernih, dan segar serta mempunyai khasiat. Di vihara ini pengunjung akan dibawa berlayar menikmati keindahan alam, merasakan kejaiban alam, dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Dengan area seluas 15.420 m2, vihara ini juga menyediakan sebuah kolam pemandian alami yang sejuk dan segar dari sumber mata air yang mengalir dari atas bukit yang mempunyai khasiat untuk kesehatan tubuh bagi mereka yang percaya. Kolam pemandian ini disebut juga dengan Kolam Tujuh Bidadari. Kolam ini dipenuhi dengan tumbuhan teratai putih. Di area vihara ini, juga disediakan wisma khusus (bangunan dengan nuansa hijau menambah sejuknya suasana) yang didirikan untuk para pengunjung yang perlu menginap.

Vihara Dewi Kuan Yin, Desa Jelitik Kecamatan Sungailiat - Bangka.

Vihara Dewi Kuan Yin, memiliki 3 bangunan sebagai tempat berdoa. Bangunan utama adalah tempat berdoa kepada Dewi Kuan Yin, bangunan kedua merupakan tempat berdoa kepada Budha, dan bangunan terakhir adalah tempat berdoa kepada Toapekong atau Dewa Laut. Jika kita datang di waktu yang tepat, kita bisa melakukan Ciamsi –ramal nasib dengan bantuan juru kunci vihara ini.

Dewi Kuan Yin adalah Dewi yang terkenal dengan kasih sayangnya terhadap manusia. Oleh karena itu, Dewi Kuan Yin juga mendapatkan julukan: Dewi Welas Asih. Berdasarkan ajaran yang berkembang terutama di Asia bagian Timur, nama Dewi Kuan Yin dipercaya berasal dari Avalokitesvara yang merupakan bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, di luar Indonesia, Dewi Kuan Yin juga dipanggil dengan nama: Dewi Guanyin, yang merupakan terjemahan dari Avalokitesvara.

Peta Pulau Belitung

Laskar Pelangi di Belitong

Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah (SD dan SMP) di sebuah Sekolah Muhammadiyah di Belitung –Belitong yang penuh dengan keterbatasan. Cerita terjadi di Desa Gantung –Gantong, Belitung Timur.

Salah satu lokasi syuting film tersebut adalah pantai indah yang ada di Pulau Belitung yaitu Pantai Tanjung Tinggi. Pantai ini terletak 30 kilometer dari kota Tanjung Pandan. Pantai yang biasa disebut Pantai Bilik oleh warga lokal ini memiliki keindahan yang sangat mempesona. Letak Pantai Tanjung Tinggi juga tidak jauh dari pantai Tanjung Kelayang di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk. Pantai Tanjung Tinggi memiliki pasir pantai yang berwarna putih bersih yang menghampar sepanjang 100 meter. Memang garis pantai Tanjung Tinggi ini tidak sepanjang pantai lain di Belitung, namun keindahannya boleh diadu dan tak kalah dengan yang lainnya. Di pinggir pantai, terdapat beberapa warung makan yang menyajikan beberapa menu hasil laut dan kulimer khas daerah setempat "gangan".

Pada 11 Juni 2011, Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung resmi berubah nama menjadi Terminal Penumpang Pelabuhan Laskar Pelangi –Pelabuhan Laskar Pelangi. Peresmian pelabuhan tersebut oleh PT. Pelindo II karena terinspirasi oleh novel Laskar Pelangi.

Pesanggrahan Bung Karno Bukit Menumbing

Bukit Menumbing sebagai tempat pengasingan Presiden Soekarno di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, ditempat ini terdapat beberapa peninggalan sejarah dari Bung Karno. Wisma Menumbing yang didirikan pada 1927, berada di puncak Bukit Menumbing menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno dan para tokoh republik pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Wisma Menumbing di Kota Muntok –kota yang berada di salah satu ujung Pulau Bangka, didirikan oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada masa Sultan Sri Susuhan Mahmud Badaruddin I. Berdasarkan informasi yang terpajang di ruang 102 Wisma Menumbing, Soekarno dan sejumlah tokoh nasional lainnya dibawa ke tempat ini dibagi menjadi tiga kelompok atau rombongan. Rombongan pertama Mohammad Hatta, Mr A.G. Pringgodigdo, Mr. Assaat dan Komodor Udara S Suryadarma yang diasingkan 22 Desember 1948 dari Yogyakarta.  Kemudian rombongan kedua Mr. Moh Roem dan Mr. Ali Sastroamidjojo yang diasingkan dari Yogyakarta ke Manumbing pada 31 Desember 1948 dan rombongan ketiga Bung Karno dan Agus Salim juga diasingkan ke Bangka pada 6 Februari 1949 dari tempat pengasingannya semula di Kota Prapat, Sumatera Utara.

Koleksi di Wisma Menumbing

Ketika tiba di puncak Menumbing, maka kita akan disambut ratusan anak tangga menuju ke Wisma Menumbing. Tangga ini diapit oleh dua punuk tanah di kedua sisinya yang berwarna kehijauan karena ditumbuhi oleh rumput. Ada beberapa pohon kelapa yang nampak di sisi tangga hingga ke bagian luar dari Wisma Menumbing. Hanya ada satu sisi dari tangga menuju ke wisma yang dilengkapi dengan pegangan tangan. Jika tidak terbiasa menaiki tangga yang tinggi, maka bisa berjalan sambil berpegangan di sisi tersebut. Bangunan utama Wisma Menumbing, terdiri dari 6 kamar. Selain itu, ada tambahan dua bangunan lain yang terpisah berturut-turut mempunyai 6 dan 7 kamar. Di Wisma Menumbing juga disimpan mobil berwarna hitam yang biasanya dikendarai oleh Soekarno pada saat pengasingan. Mobil tersebut bermerek Ford De Luxe, empat pintu, dan bermesin 8 silinder buatan tahun 1948. Mobil Ford tersebut mempunyai plat nomor BN 10. Plat nomor dengan awalan BN hingga kini masih digunakan untuk daerah Bangka. Di masa lalu, mobil inilah yang digunakan oleh Soekarno untuk mengunjungi beberapa orang di Kota Muntok dan kota lainnya di Pulau Bangka.

Bekas galian timah di Pulau Bangka, dilihat dari udara.

Museum Timah Muntok

Museum Timah di Muntok –Mentok Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Museum Yang dulunya rumah dinas Hoofdt Administrateur Banka Tin Winning Bedrijft (BTW) tersebut beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 179, Pangkalpinang. Didirikan tahun 1958 diresmikan pada 2 Agustus 1997, Museum Timah Indonesia adalah satu-satunya museum timah di Indonesia dan bahkan di Asia  dimana kini dikelola PT. Tambang Timah (Persero) Tbk. Pada tanggal 6 Februari 1949 gedung ini menjadi tempat tinggal pemimpin-pemimpin Republik, diantaranya: Bung Hatta; Bung Karno; dan Haji Agus Salim, ketika mereka diasingkan ke Bangka sebelum dipindahkan ke Menumbing Muntok setelah Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta diduduki Belanda dengan Agresi Militer (19 Desember 1948). Gedung ini juga pernah menjadi lokasi perundingan pra Roem-Royen oleh tokoh-tokoh penting, diantaranya: Bung Karno; Bung Hatta; dan Haji Agus Salim. Awalnya perundingan ini dilangsungkan di Bukit Menumbing Muntok, lalu dipindahkan ke Pangkal Pinang –karena perundingan ini dihadiri juga oleh pejabat Komisi Tiga Negara, sehingga lahirlah Roem-Royen Statement pada 7 Mei 1949.

Museum Timah Muntok, Pangkal Pinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tanpa pembicaraan-pembicaraan awal antara Soekarno-Hatta dan utusan dari komisi tiga negara atau KTN (Belgia, Australia, Amerika Serikat) di tempat pengasingan mereka di Muntok, perundingan Roem-Royen di Jakarta (22 April 1949) serta Konferensi Meja Bundar (29 Oktober 1949) di Den Hag mungkin saja tidak menelurkan pengakuan kedaulatan seperti yang akhirnya bisa kita baca dalam sejarah.

Pada suatu waktu ketika kami datang ke Pangkal Pinang bertemu KTN yang datang dari Jakarta, Mr Gafar Pringgodigdo berkata, “Aku merasa ada dua sumber percaturan internasional di dunia ini, yaitu: (di) United Nations dan Bangka”. (Memoir Mohammad Hatta, 2002:549)

***

Protokol: Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi kedua protokol opsional konvensi hak anak melalui Undang-Undang. Undang-Undang dimaksud, adalah:

1.    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Prorokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata; dan

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi.

Ratifikasi kedua protokol itu memperkuat kerangka hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak, memperluas peluang kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan anak dan melindungi anak dalam situasi konflik bersenjata, serta memperlihatkan komitmen Indonesia di tingkat nasional dan global dalam hal perlindungan anak.

Berikut ini Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata tersebut.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000 entry into force 12 February 2002 The States Parties to the present Protocol, Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of the rights of the child, Reaffirming that the rights of children require special protection, and calling for continuous improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and education in conditions of peace and security, Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the long-term consequences it has for durable peace, security and development, Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on objects protected under international law, including places that generally have a significant presence of children, such as schools and hospitals, Noting the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court, in particular, the inclusion therein as a war crime, of conscripting or enlisting children under the age of 15 years or using them to participate actively in hostilities in both international and non-international armed conflict, Considering therefore that to strengthen further the implementation of rights recognized in the Convention on the Rights of the Child there is a need to increase the protection of children from involvement in armed conflict, Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier, Convinced that an optional protocol to the Convention that raises the age of possible recruitment of persons into armed forces and their participation in hostilities will contribute effectively to the implementation of the principle that the best interests of the child are to be a primary consideration in all actions concerning children, Noting that the twenty-sixth International Conference of the Red Cross and Red Crescent in December 1995 recommended, inter alia, that parties to conflict take every feasible step to ensure that children below the age of 18 years do not take part in hostilities, Welcoming the unanimous adoption, in June 1999, of International Labour Organization Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, which prohibits, inter alia, forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict, Condemning with the gravest concern the recruitment, training and use within and across national borders of children in hostilities by armed groups distinct from the armed forces of a State, and recognizing the responsibility of those who recruit, train and use children in this regard, Recalling the obligation of each party to an armed conflict to abide by the provisions of international humanitarian law, Stressing that the present Protocol is without prejudice to the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations, including Article 51, and relevant norms of humanitarian law, Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect of the purposes and principles contained in the Charter and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of children, in particular during armed conflict and foreign occupation, Recognizing the special needs of those children who are particularly vulnerable to recruitment or use in hostilities contrary to the present Protocol owing to their economic or social status or gender, Mindful of the necessity of taking into consideration the economic, social and political root causes of the involvement of children in armed conflict, Convinced of the need to strengthen international cooperation in the implementation of the present Protocol, as well as the physical and psychosocial rehabilitation and social reintegration of children who are victims of armed conflict, Encouraging the participation of the community and, in particular, children and child victims in the dissemination of informational and educational programmes concerning the implementation of the Protocol, Have agreed as follows: Article 1 States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities. Article 2 States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces. Article 3 1.    States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection. 2.    Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to the present Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its national armed forces and a description of the safeguards it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced. 3.    States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that: (a)      Such recruitment is genuinely voluntary; (b)      Such recruitment is carried out with the informed consent of the person's parents or legal guardians; (c)      Such persons are fully informed of the duties involved in such military service; (d)      Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service. 4.    Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall inform all States Parties. Such notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General. 5.    The requirement to raise the age in paragraph 1 of the present article does not apply to schools operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping with articles 28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child. Article 4 1.    Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years. 2.    States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices. 3.    The application of the present article shall not affect the legal status of any party to an armed conflict. Article 5 Nothing in the present Protocol shall be construed as precluding provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law that are more conducive to the realization of the rights of the child. Article 6 1.    Each State Party shall take all necessary legal, administrative and other measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions of the present Protocol within its jurisdiction. 2.    States Parties undertake to make the principles and provisions of the present Protocol widely known and promoted by appropriate means, to adults and children alike. 3.    States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons within their jurisdiction recruited or used in hostilities contrary to the present Protocol are demobilized or otherwise released from service. States Parties shall, when necessary, accord to such persons all appropriate assistance for their physical and psychological recovery and their social reintegration. Article 7 1.    States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol, including in the prevention of any activity contrary thereto and in the rehabilitation and social reintegration of persons who are victims of acts contrary thereto, including through technical cooperation and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation with the States Parties concerned and the relevant international organizations. 2.    States Parties in a position to do so shall provide such assistance through existing multilateral, bilateral or other programmes or, inter alia, through a voluntary fund established in accordance with the rules of the General Assembly. Article 8 1.    Each State Party shall, within two years following the entry into force of the present Protocol for that State Party, submit a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the measures taken to implement the provisions on participation and recruitment. 2.    Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the reports it submits to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other States Parties to the Protocol shall submit a report every five years. 3.    The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information relevant to the implementation of the present Protocol. Article 9 1.    The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has signed it. 2.    The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 3.    The Secretary-General, in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol, shall inform all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention of each instrument of declaration pursuant to article 3. Article 10 1.    The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession. 2.    For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession. Article 11 1.    Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. If, however, on the expiry of that year the denouncing State Party is engaged in armed conflict, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict. 2.    Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard to any act that occurs prior to the date on which the denunciation becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter that is already under consideration by the Committee on the Rights of the Child prior to the date on which the denunciation becomes effective. Article 12 1.    Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval. 2.    An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force when it has been approved by the General Assembly and accepted by a two-thirds majority of States Parties. 3.    When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendments they have accepted. Article 13 1.    The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations. 2.    The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention.

Protokol Tambahan  Konvensi Hak-hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan penambahan oleh resolusi Majelis Umum A/RES/54/263 tanggal 25 Mei 2000 Diberlakukan tanggal 12 Februari 2002 Pihak-pihak Negara kepada Protokol ini, Mendorong dengan dukungan yang besar untuk Konvensi Hak Anak, menunjukkan komitmen yang luas yang ada untuk mengupayakan penggalakkan dan perlindungan hak-hak anak, Menegaskan kembali hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan menuntut perbaikan yang terus menerus dari situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman, Terganggu dengan dampak yang membahayakan yang meluas pada anak-anak dan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang yang dimilikinya untuk kedamaian, keamanan dan perkembangan yang berlangsung lama. Mengecam penargetan anak-anak dalam situasi-situasi konflik bersenjata dan penyerangan langsung pada objek-objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang umumnya kehadiran anak-anak adalah signifikan seperti sekolah dan rumah sakit. Mencatat adopsi Undang-undang Roma dari Mahkamah Peradilan Pidana Internasional khususnya pelibatan kejahatan perang, mewajibkan atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Karenanya mempertimbangkan bahwa untuk lebih lanjut memperkuat implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak-hak Anak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali, di bawah hukum yang berlaku kepada anak, mayoritasnya diperoleh lebih dini, Meyakinkan bahwa suatu protokol pilihan dari Konvensi yang mengangkat usia kemungkinan perekrutan orang ke dalam angkatan bersenjata dan partisipasi mereka dalam peperangan akan menyumbang secara efektif kepada implementasi prinsip bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan mengenai anak-anak. Mencatat bahwa Konferensi Internasional ke dua puluh enam dari Red Cross dan Red Crescent pada bulan Desember 1995 menyarankan, inter alia, bahwa pihak-pihak yang berkonflik mengambil tiap langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun tidak ikut serta dalam peperangan, Mempersilahkan adopsi yang tidak anonim, bulan Juni 1999, dari Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Aksi Langsung untuk Eliminasi Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, yang melarang, inter alia, perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk dipakai dalam konflik bersenjata, Mengecam dengan kekhawatiran mendalam perekrutan, pelatihan dan penggunaan anak-anak di dalam dan lintas perbatasan negara dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu Negara, dan mengakui tanggung jawab mereka yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini, Mengingat kewajiban tiap pihak negara atas suatu konflik bersenjata untuk menaati ketetatapan-ketetapan hukum kemanusiaan internasional. Menekankan bahwa Protokol ini tanpa prasangka kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51 dan norma-norma yang relevan dari hukum kemanusiaan, Mengingat bahwa syarat-syarat perdamaian dan keamanan berdasarkan pada penghargaan penuh terhadap tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam dan ketaatan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku sangat diperlukan untuk perlindungan penuh anak-anak khususnya selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh asing. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak tersebut yang khususnya rentan terhadap perekrutan atau penggunaan dalam peperangan yang berlawanan dengan Protokol ini yang menunjukkan status ekonomi atau sosial atau jender, Menyadari pentingnya mempertimbangkan akar permasalahan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dari sudut ekonomi, sosial dan politik, Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam implementasi Protokol ini, serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang merupakan korban konflik bersenjata, Mendorong partisipasi masyarakat dan, khususnya anak-anak dan korban anak dalam diseminasi program-program pendidikan dan informasi mengenai implementasi Protokol, Telah menyepakati sebagai berikut: Pasal 1 Pihak-pihak Negara akan mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk memastikan anggota-anggota angkatan bersenjata yang belum mencapai usia 18 tahun tidak ikut serta dalam peperangan. Pasal 2 Pihak-pihak Negara akan memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak wajib direkrut ke dalam angkatan bersenjata. Pasal 3 1.    Pihak-pihak Negara akan menaikkan usia minimum untuk perekrutan seseorang secara sukarela ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka dari yang telah ditetapkan dalam pasal 38, paragraf 3 Konvensi Hak-hak Anak,dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dalam Konvensi seseorang di bawah usia 18 tahun berhak atas perlindungan khusus. 2.    Tiap Pihak Negara akan menempatkan deklarasi yang mengikat setelah ratifikasi atau penambahan dari Protokol ini yang menyatakan usia minimum diizinkannya perekrutan secara sukarela kedalam angkatan bersenjata nasionalnya dan suatu penjelasan upaya perlindungan yang diadopsi untuk memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak dipaksa atau memaksa. 3.    Pihak-pihak Negara yang mengizinkan perekrutan sukarela orang berusia di bawah 18 tahun ke dalam angkatan bersenjatanya akan mempertahankan upaya perlindungan untuk menjamin, minimalnya, bahwa (a)      perekrutan tersebut sungguh-sungguh bersifat sukarela; (b)     perekrutan tersebut dilaksanakan dengan izin yang diberitahukan dari orangtua atau wali sah orang tersebut; (c)      orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas yang tercakup dalam dinas militer seperti itu; (d)     orang tersebut memberikan bukti usia absah sebelum penerimaan ke dalam layanan militer nasional; 4.    Tiap Pihak Negara dapat memperkuat deklarasinya kapanpun dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang akan memberitahukan semua Pihak-pihak Negara. Pemberitahuan tersebut akan berlaku pada tanggal dimana penerimaan oleh Sekretaris Jenderal. 5.    Persyaratan untuk menaikkan usia dalam paragraf 1 dari pasal ini tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh atau di bawah kekuasaan angkatan bersenjata Pihak-pihak Negara, dalam mematuhi pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak. Pasal 4 1.    Kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu Negara harus tidak, di dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun untuk peperangan. 2.    Pihak-pihak Negara akan mengambil segala langkah-langkah yang memungkinkan untuk mencegah perekrutan dan penggunaan untuk tujuan itu, termasuk adopsi tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan menghukum praktek-praktek tersebut. 3.    Penerapan pasal ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak manapun terhadap suatu konflik bersenjata. Pasal 5 Tidak ada dalam Protokol ini yang akan ditafsirkan sebagai menghalangi ketetapan-ketetapan dalam hukum suatu Pihak Negara atau instrumen-instrumen internasional dan hukum kemanusiaan internasional yang lebih kondusif kepada realisasi hak-hak anak. Pasal 6 1.    Tiap Pihak Negara akan mengambil semua tindakan hukum, administratif atau tindakan lainnya untuk memastikan implementasi yang efektif dan pemberlakuan ketetapan-ketetapan Protokol ini di dalam yuridiksinya. 2.    Pihak-pihak Negara mengupayakan agar prinsip-prinsip dan ketetapan-ketetapan diketahui secara luas dan digalakkan dengan cara yang tepat, kepada orang dewasa dan anak-anak. 3.    Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang memungkinkan untuk memastikan bahwa orang-orang di bawah yuridiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan yang berlawanan dengan Protokol ini didemobilisasikan atau kalau tidak dibebaskan dari dinas. Pihak-pihak Negara wajib, jika diperlukan, sesuai untuk orang tersebut semua bantuan yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial mereka. Pasal 7 1.    Pihak-pihak Negara akan bekerjasama dalam implementasi Protokol ini, termasuk dalam pencegahan kegiatan yang berlawanan dengannya dan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial orang-orang yang merupakan korban tindakan-tindakan yang berlawanan dengannya, termasuk melalui kerjasama teknis dan bantuan dana. Bantuan dan kerjasama tersebut akan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan Pihak-pihak Negara yang bersangkutan dan organisasi-organisasi internasional yang relevan. 2.    Pihak-pihak Negara yang berada pada suatu posisi untuk melakukannya akan memberikan bantuan tersebut melalui program-program bilateral, multilateral atau program lainnya atau, inter alia, melalui dana sukarela yang dikumpulkan sesuai dengan aturan-aturan Majelis Umum. Pasal 8 1.    Tiap Pihak Negara akan, di dalam dua tahun menyusul berlakunya Protokol ini untuk Pihak Negara itu, menyerahkan sebuah laporan yang mengandung informasi yang komprehensif tentang tindakan-tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan Protokol tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tentang partisipasi dan perekrutan kepada Komite Konvensi Hak-hak Anak. 2.    Menyusul penyerahan laporan yang komprehensif, tiap Pihak Negara akan mencantumkan informasi lebih lanjut mengenai implementasi Protokol ke dalam laporan-laporan yang diserahkannya kepada Komite Hak-hak Anak, yang selaras menurut pasal 44 Konvensi. Pihak-pihak Negara yang lain kepada Protokol tersebut akan menyerahkan sebuah laporan tiap lima tahun. 3.    Komite Hak-hak Anak bisa meminta dari Pihak-pihak Negara informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini. Pasal 9 1.    Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh Negara yaitu suatu pihak kepada Konvensi atau yang telah menandatanganinya. 2.    Protokol ini harus diratifikasi dan dibuka untuk penambahan oleh Negara manapun. Instrumen-instrumen ratifikasi atau penambahan akan ditempatkan dengan Sekretaris Jenderal PBB. 3.    Sekretaris Jenderal, dalam kapasitasnya sebagai depositary atau penyimpan dari Konvensi dan Protokol akan memberitahukan semua Pihak Negara kepada Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi dari tiap instrumen deklarasi menurut pasal 3. Pasal 10 1.    Protokol ini akan berlaku tiga bulan setelah penempatan instrumen ratifikasi atau penambahan kesepuluh. 2.    Untuk tiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau menambahkannya setelah pemberlakuan, Protokol tersebut akan berlaku satu bulan setelah tanggal penempatan dari instrumen ratifikasi atau penambahannya itu sendiri. Pasal 11 1.    Pihak Negara akan mengadukan Protokol ini kapanpun dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan memberitahukan Pihak-pihak Negara lain kepada Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Pengaduan akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal. Namun, jika pada berakhirnya pada batas waktu tahun pengaduan Pihak Negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, pelanggaran tidak akan berlaku sebelum akhir konflik bersenjata. 2.    Pengaduan tersebut tidak akan berdampak pada pelepasan Pihak Negara dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol sehubungan dengan tindakan yang terjadi sebelum tanggal pengaduan tersebut menjadi efektif. Tidak juga pengaduan seperti itu menjadi merugikan kelanjutan pertimbangan permasalahan yang telah dipertimbangkan oleh Komite Hak-hak Anak sebelum tanggal pengaduan tersebut menjadi efektif. Pasal 12 1.    Pihak Negara manapun bisa mengajukan amandemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Karenanya Sekretaris Jenderal akan mengomunikasikan amandemen yang diajukan kepada Pihak-pihak Negara dengan menanyakan apakah mereka menginginkan diadakan konferensi Pihak-pihak Negara untuk tujuan pertimbangan dan pengumpulan suara tentang pengajuan itu. Dalam kasus seperti itu, dalam waktu empat bulan dari tanggal sejak pembicaraan tersebut, jika setidaknya satu pertiga dari Pihak-pihak Negara menginginkan konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan memanggil rapat di bawah naungan PBB. Amendemen manapun yang diadopsi oleh mayoritas Pihak-pihak Negara yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB untuk pengesahan 2.    Suatu amandemen yang diadopsi menurut paragraf 1 pasal ini akan berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Pihak-pihak Negara. 3.    Ketika suatu amandemen berlaku, ini akan mengikat Pihak-pihak Negara yang telah menyetujuinya, dan juga mengikat Pihak-pihak Negara lain yang masih terikat oleh ketetapan-ketetapan Protokol ini dan amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka setujui. Pasal 13 1.    Protokol ini, yang mana dalam versi bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol setara keasliannya, akan ditempatkan dalam arsip-arsip PBB. 2.    Sekretaris Jenderal PBB akan mengirimkan salinan yang disahkan dari Protokol ini kepada semua Pihak Negara Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.

***